Peristiwa Gerakan 30 September PKI ( G-30 SPKI )

Gerakan 30 September (dahulu juga disingkat G 30 S PKI, G-30S/PKI), Gestapu(Gerakan September Tiga Puluh), Gestok (Gerakan Satu Oktober) adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam tanggal 30 september sampai di awal 1 oktober 1965 di saat tujuh perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha percobaan Kudeta  yang kemudian dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia 

Latar Belakang Peristiwa 

Perayaan Milad PKI yang ke 45 di Jakarta pada awal tahun 1965

      Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan partai komunis yang terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet . Sampai pada tahun 1965 anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan petani Barisan Tani Indonesia yang mempunyai 9 juta anggota. Termasuk pergerakan wanita ( Gerwani ), organisasi penulis dan artis dan pergerakan sarjananya, PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung.

      Pada bulan Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden - sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI. Ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jendral militer ke posisi-posisi yang penting. Sukarno menjalankan sistem "Demokrasi Terpimpin". PKI menyambut "Demokrasi Terpimpin" Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan Konsepsi yaitu antara Nasionalis, Agama dan Komunis yang dinamakan "NASAKOM"

      Pada era "Demokrasi Terpimpin", kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum burjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, foreign reserves menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.

Kronologi Peristiwa G 30 S PKI

          

       Peristiwa G30S PKI bermula pada tanggal 1 Oktober. Dimulai dengan kasus penculikan 7 jendral yang terdiri dari anggota staff tentara oleh sekelompok pasukan yang bergerak dari Lapangan Udara menuju Jakarta daerah selatan. Tiga dari tujuh jenderal tersebut diantaranya telah dibunuh di rumah mereka masing-masing, yakni Ahmad Yani, M.T. Haryono dan D.I. Panjaitan.

Sementara itu ketiga target lainya yaitu Soeprapto, S.Parman dan Sutoyo ditangkap secara hidup-hidup. Abdul Harris Nasution yang menjadi target utama kelompok pasukan tersebut, berhasil kabur setelah berusaha untuk melompati dinding batas kedubes Irak.

        Meskipun begitu, Pierre Tendean beserta anak gadisnya. Ade Irma S. Nasution ditangkap tertembak tewas pada 6 Oktober oleh regu sergap. Korban tewas semakin bertambah disaat regu penculik menembak serta membunuh seorang polisi penjaga rumah tetangga Nasution. Abert Naiborhu menjadi korban terakhir dalam kejadian ini. Mayat Jenderal yang masih hidup dibunuh dan dibuang di Lubang Buaya tepat sebelah markas tersebut.

        Sekitar 2.000 pasukan diterjunkan untuk menduduki sebuah tempat yang kini dikenal dengan nama Lapangan Merdeka, Monas.  Walaupun mereka belum berhasil mengamankan bagian timur dari area ini. Sebab saat itu merupakan daerah dari Markas KOSTRAD pimpinan Soeharto.

        Jam 7 pagi, Radio Republik Indonesia (RRI) menyiarkan sebuah pesan yang berasal dari Untung Syamsuri, Komandan Cakrabiwa bahwa G30 S PKI telah berhasil diambil alih di beberapa lokasi stratergis Jakarta beserta anggota militer lainnya. Mereka bersikeras bahwa gerakan tersebut sebenarnya didukung oleh CIA yang bertujuan untuk melengserkan Soekarno dari posisinya.

       Tinta kegagalan tertulis dalam sejarah peristiwa G30S/PKI karena mereka melewatkan Soeharto yang mereka kira bujan seorang tokoh politik. Salah seorang tentangga beliau memberi tahu pada Soeharto tentang hilangnya para Jenderal serta penembakan yang terjadi pada jam setengah 6 pagi. Mendengar berita tersebut, Soeharto pun segera bergerak ke Markas KOSTRAD dan menghubungi anggota angkatan laut dan polisi.

         Soeharto juga berhasil membujuk dua dari batalion pasukan kudeta untuk menyerah. Dimulai dari pasukan Brawijaya yang masuk ke dalam area markas KOSTRAD. Kemudian disusul dengan pasukan Diponegoro yang kabur menuju Halim Perdana Kusuma.

         Kudeta ini juga gagal dikarenakan perencanaan yang kirang matang. Sehingga kondisi ini menyebabkan para tentara yang berada di Lapangan Merdeka  kehausan akan impresi  mereka untuk melindungi Presiden di Istana.

Berakhirnya Peristiwa G 30 S PKI

G 30 S PKI bisa berakhir pada jam 7 malam, pasukan pimpinan Soeharto berhasil mengambil alih atas semua fasilitas yang sebelumnya pernah dikuasai oleh G 30 S PKI. Jam 9 malam Soeharto bersama dengan Nasution mengumumkan bahwa sekarang ia tengah mengambil alih tentara yang pernah dikuasai oleh PKI dan akan tetap berusaha untuk menghancurkan pasukan kontra-revolusioner demi melindungi posisi Soekarno.

Soeharto melayangkan kembali sebuah ultimatum yang kali ini ditujukan khusus kepada pasukan di Halim. Tak berapa lama kemudian, Soekarno meninggalkan halim perdana kusuma untuk segra menuju ke istana presiden lainnya yang ada di Bogor. Ketujuh jasad orang yang terbunuh dan terbuang di Lubang Buaya pada tanggal 3 Oktober 1965 berhasil ditemukan pada tanggal 4 oktober 1965 dan dikuburkan secara layak pada tanggal 5  Oktober 1965.

Peristiwa PKI Di Madiun (18 September 1948)

1.Latar belakang

     Pemberontakan ini diawali dengan jatuhnya kabinet RI yang pada waktu itu dipimpin oleh Amir Syarifuddin karena kabinetnya tidak mendapat dukungan lagi sejak disepakatinya Perjanjian Renville. Lalu dibentuklah kabinet baru dengan Mohammad Hatta sebagai perdana menteri, namun Amir beserta kelompok-kelompok sayap kiri lainnya tidak setuju dengan pergantian kabinet tersebut.
     Dalam sidang Politbiro PKI pada tanggal 13-14 Agustus 1948, Musso, seorang tokoh komunis Indonesia yang lama tinggal di Unisovyet (sekarang Russia) ini menjelasan tentang “pekerjaan dan kesalahan partai dalam dasar organisasi dan politik” dan menawarkan gagasan yang disebutnya “Jalan Baru untuk Republik Indonesia”. Musso menghendaki satu partai kelas buruh dengan memakai nama yang bersejarah, yakni PKI. Untuk itu harus dilakukan fusi tiga partai yang beraliran Marxsisme-Leninisme: PKI ilegal, Partai Buruh Indonesia (PBI), dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). PKI hasil fusi ini akan memimpin revolusi proletariat untuk mendirikan sebuah pemerintahan yang disebut "Komite Front Nasional".
    Selanjutnya, Musso menggelar rapat raksasa di Yogya. Di sini dia melontarkan pentingnya kabinet presidensial diganti jadi kabinet front persatuan. Musso juga menyerukan kerjasama internasional, terutama dengan Uni Soviet, untuk mematahkan blokade Belanda. Untuk menyebarkan gagasannya, Musso beserta Amir dan kelompok-kelompok kiri lainnya berencana untuk menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, dan Wonosobo. Penguasaan itu dilakukan dengan agitasi, demonstrasi, dan aksi-aksi pengacauan lainnya.^[1]
    Rencana itu diawali dengan penculikan dan pembunuhan tokoh-tokoh yang dianggap musuh di kota Surakarta, serta mengadudomba kesatuan-kesatuan TNI setempat, termasuk kesatuan Siliwangi yang ada di sana.
    Mengetahui hal itu, pemerintah langsung memerintahkan kesatuan-kesatuan TNI yang tidak terlibat adudomba untuk memulihkan keamanan di Surakarta dan sekitarnya. Operasi ini dipimpin oleh kolonel Gatot Subroto.

       2. Pemberontakan

     Sementara perhatian semua pihak pro-pemerintah terkonsentrasi pada pemulihan Surakarta, pada 18 September 1948, PKI/FDR menuju ke arah timur dan menguasai Kota Madiun, Jawa Timur, dan pada hari itu juga diproklamasikan berdirinya "Republik Soviet Indonesia". Hari berikutnya, PKI/FDR mengumumkan pembentukan pemerintahan baru. Selain di Madiun, PKI juga mengumumkan hal yang sama pula di Pati, Jawa Tengah. Pemberontakan ini menewaskan Gubernur Jawa Timur RM Suryo, dokter pro-kemerdekaan Moewa rdi, serta beberapa petugas polisi dan tokoh agama.

       3. Tawaran bantuan dari Belanda

                  Pada awal konflik Madiun, pemerintah Belanda berpura-pura menawarkan bantuan untuk menumpas pemberontakan tersebut, namun tawaran itu jelas ditolak oleh pemerintah Republik Indonesia. Pimpinan militer Indonesia bahkan memperhitungkan, Belanda akan segera memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan serangan total terhadap kekuatan bersenjata Republik Indonesia. Memang kelompok kiri termasuk Amir Syarifuddin Harahap, tengah membangun kekuatan untuk menghadapi Pemerintah RI, yang dituduh telah cenderung berpihak kepada AS..

    4. Penumpasan PKI Madiun.

        Presiden Soekarno dan perdana mentri M.Hatta mengutuk keras pemberontakan PKI di Madiun. Pemerintah segera melancarkan operasi penumpasan dengan GOM (Gerakan Operasi Militer). Panglima Jendral Soedirman kemudian mengeluarkan perintah harian yang isinya antara lain menunjuk Kolonel Gatot Subroto sebagai Gubernur Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono Gubernur Militer Jawa Timur diperintahkan untuk memimpin dan menggerakkan pasukan untuk menumpas pemberontakan PKI di Madiun dan sekitarnya.

         Pasukan Siliwangi digerakkan dari Jawa Tengah. Brigade mobil dan Gabungan Divisi Jawa Timur digerakkan dari Jawa Timur. Pada tanggal 10 September 1948 keadaan Madiun segera dapat dikendalikan oleh pemerintah Indonesia. Muso tewas diponorogo, Amir Syarifuddin tertangkap di Purwodadi.

  

    5. Akhir konflik

             Kekuatan pasukan pendukung Musso digempur dari dua arah: Dari barat oleh pasukan Divisi II di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto, yang diangkat menjadi Gubernur Militer Wilayah II (Semarang-Surakarta) tanggal 15 September 1948, serta pasukan dari Divisi Siliwangi, sedangkan dari timur diserang oleh pasukan dari Divisi I, di bawah pimpinan Kolonel Sungkono, yang diangkat menjadi Gubernur Militer Jawa Timur, tanggal 19 September 1948, serta pasukan Mobiele Brigade Besar (MBB) Jawa Timur, di bawah pimpinan M. Yasin.

       Panglima Besar Sudirman menyampaikan kepada pemerintah, bahwa TNI dapat menumpas pasukan-pasukan pendukung Musso dalam waktu 2 minggu. Memang benar, kekuatan inti pasukan-pasukan pendukung Musso dapat dihancurkan dalam waktu singkat.

       Tanggal 30 September 1948, kota Madiun dapat dikuasai seluruhnya. Pasukan Republik yang datang dari arah timur dan pasukan yang datang dari arah barat, bertemu di Hotel Merdeka di Madiun. Namun pimpinan kelompok kiri beserta beberapa pasukan pendukung mereka, lolos dan melarikan diri ke beberapa arah, sehingga tidak dapat segera ditangkap.

       Baru pada akhir bulan November 1948 seluruh pimpinan dan pasukan pendukung Musso tewas atau dapat ditangkap. Sebelas pimpinan kelompok kiri, termasuk Mr. Amir Syarifuddin Harahap, mantan Perdana Menteri RI, dieksekusi pada 20 Desember 1948, atas perintah Kol. Gatot Subroto

.